Rekanan Tuding PSDA KB Lelang Proyek Fiktif

Unit Pelayanan Tekhnis UPT/Balai Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) Kualuh Barumun (KB), Dinas Pengairan Provsu yang berkantor di Rantauprapat dituding rekanan melaksanakan tender/lelang fiktip. Pasalnya, setelah dimenangkan rekanan, lokasi untuk pengerjaannya tidak ada.
Tudingan tersebut disampaikan salah seorang rekanan, H Zaiyat Nasution, menyusul pelaporannya ke Polres Labuhanbatu terkait tender yang digelar UPT dimaksud beberapa waktu lalu, dinilai cacat hukum.
Seperti tender proyek tahun 2008 lalu untuk paket pengerjaan Normalisasi Sungai Aek Gia, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu sepanjang 3000 meter dengan anggaran sebesar Rp 400 jutaan, batal dikerjakan rekanan karena lokasinya tidak ditemukan rekanan pemenang tersebut.
“Saat kita tinjau ke lapangan, ternyata lokasinya tidak ada. Padahal kita sudah menerima SPK (Surat Perintah Kerja) serta mengikat suatu kontrak untuk dikerjakan di lapangan,” kata H Zaiyat Nasution kepada MedanBisnis, Senin (24/8) di Rantauprapat.
Menurut Zaiyat, akibat kelalaian dan ketidakprofesionalan perencanaan dinas terkait, dirinya telah dirugikan hampir Rp 50 juta.
“Kita telah turunkan traktor ke lokasi dan ternyata batal dikerjakan. Biaya yang keluar terkait proyek itu sekitar Rp 50 jutaan, kita sudah melaporkannya,” kata Zaiyat sembari memberikan poto copy berkas laporannya.
Selain itu, Zaiyat melaporkan perihal adanya mark-up. Dari total biaya sebesar 8 miliar untuk tahun 2008, diperkirakan sebesar 3 miliar adanya mark-up. Itu terlihat pada proyek Normalisasi Saluran Pembuang  di sungai Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir.
Untuk biaya sewa traktor dihitung dinas PSDA Kualuh Barumun sebesar Rp 937 juta lebih. Menurutnya, back ho yang didatangkan diperkirakan hanya memakan biaya sekitar Rp 350 juta. Adanya mark-up itu, diperkirakan untuk memberikan setoran ke oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Dana administrasi proyek terpakai, tapi pekerjaan tidak terlaksana.

Perencanaan tidak berdasarkan survei, melainkan hanya di kantor saja, makanya terjadi proyek tanpa lokasi. Proyek tahun 2008 mubazir dan tidak dirasakan masyarakat sekitar. Kami berharap aparat hukum mengambil sikap tegas dan kami punya data semua itu,” katanya.
Pejabat Pelaksana Tekhnik Kegiatan (PPTK) Dinas PSDA Kualuh Barumun di Rantauprapat, H Lias Harahap, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan pembatalan proyek tersebut.
Menurutnya, hal itu disebabkan warga yang ada di sekitar lokasi tidak memberikan lahan yang terkena proyek itu. Anehnya, pihaknya tidak pernah mengusulkannya, namun tiba-tiba muncul anggaran dari Provsu.
“Warga di sana tidak mau tanahnya terkena proyek, ya dibatalkanlah. Lagi pula kita tidak pernah mengusulkannya, tapi entah mengapa ada anggaran untuk proyek itu, dan dananya dikembalikan lagi,” kata Lias. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: