Warga Labura Kesulitan Urus KTP

Sejak 25 Agustus lalu hingga kini, warga yang berdomisili di Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) mengaku kesulitan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan juga berbagai administrasi kependudukan lainnya.

Itu disebabkan mulai berlakunya program Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemecahan administrasi kepengurusannya dari Labuhanbatu Induk.

Seperti pengakuan MS (52), penduduk Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labura, Kamis (27/8) petang di Rantauprapat. Ia menerangkan, hampir seminggu mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat guna mengurus KTP. Namun oleh petugas disana mengatakan bahwa sarana kepengurusan terkait itu belum ada, terlebih sejak program SIAK.

“Solusinya apa kami belum tau, kalau dulu kami masih mengurusnya di Labuhanbatu Induk, tapi sekarang sudah di Labura. Sementara sarana pendukung untuk itu belum ada di Labura,” beber MS yang dari semula minta namanya dirahasiakan, diamini dua rekannya.

Ditambah MS, selayaknya kabupaten Induk masih memperhatikan kabupaten pemekarannya. Terlebih dia mengatakan, janganlah pemekaran menjadikan warga semakin kesulitan untuk menerima pelayanan dari pemerintah setempat, yang dapat menimbulkan kesan bahwa pemekaran yang dilakukan beberapa tahun lalu disebut Premature.

“Seharusnya induk memperhatikan anaknya, apalagi sekarang sudah sistim SIAK, lagi pula. Pemekaran ini terkesan prematur dan belum siap. Kalau begini terus, bagaimana nasib warga yang memerlukan berkas itu untuk keperluan. Jadi tolonglah kepada Bupati Pemkab Labura mencari solusi secepatnya guna mengatasi permasalahan ini,” harap MS.

Bupati Pemkab Labura H Daudsyah, Jumat (28/8) kepada wartawan mengatakan, sesuai hasil rapat Kadis Dukcapil-nya di Jakarta dengan instansi terkait, bahwa kabupaten induk seharusnya masih bertanggungjawab kepada kabupaten yang dimekarkan, hingga kabupaten yang baru dilahirkan tersebut memiliki fasilitas sendiri.

“Hasil rapat Kadis saya di Jakarta waktu lalu, diketahui bahwa kabupaten Induk masih bertanggungjawab, tapi saya lihat kurang komitmennya. Untuk lebih jelasnya, tanya sama pak Rustam Kadis Dukcapil saya sajalah ya,” terang Daudsyah.

Kadis Dukcapil Pemkab Labuhanbatu Esti Pancaningdiyah berulangkali dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/8) via handpone, terkait kebenaran pelepasan pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dan kependudukan lainnya, belum bersedia memberikan komentar. Dicoba melalui pesan singkat, Esti masih enggan menanggapinya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: