Parpol Gurem Minta Sistem Rangking Diterapkan

Sejumlah partai politik (parpol) gurem di Kabupaten Labuhanbatu, bersatu padu mendesak KPUD setempat agar dalam menetapkan anggota DPRD untuk daerah pemekaran Labuhanbatu, yakni Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel), didasarkan pada sisa suara terbanyak sesuai urutan atau rangking.
Delegasi parpol gurem itu diterima Ketua KPUD Suheri Pane dan anggota KPUD Syam Hasry, Senin (31/8). Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan saat berdelegasi, terungkap yang masuk dalam koalisi itu yakni Partai Republika Nusantara, Partai Kedaulatan, Partai Pelopor, PKNU, PDS, PPDI, dan PDP. Masih dalam pernyataan sikapnya, koalisi meminta penetapan calon terpilih anggota DPRD di Labusel dan Labura, wajib berpedoman pada UU dan peraturan yang berlaku, serta dengan mengindahkan semangat berkeadilan.
Dengan demikian, penghitungan perolehan kursi tahap 1 dan 2 harus mengacu kepada peraturan KPU No15/2009 di masing-masing kabupaten pemekaran. Sebagai informasi, sebelumnya setiap wilayah kabupaten pemekaran, penetuan daerah pemilihan (dapem) dan daftar tetap caleg (DCT) tetap dipertahankan pada masing-masing daerah pemilihan.
Dalam pengisian kursi DPRD daerah pemekaran, dalam penentuan kursi di dapem 1 sampai 5, tetap mengacu pada angka bilangan pembagi pemilih (BPP) yang sudah ada.
Dengan demikian, maka pengisian selanjutnya didasarkan sisa suara terbanyak secara berurutan atau rangking.
Menanggapi pernyataan itu, anggota KPUD Syam Hasry menyarankan agar masing-masing parpol menyebutkan hal-hal lain secara terbuka terkait dengan poin-poin yang menjadi sikap parpol.
Salah seorang delegasi parpol menanggapi komentar Syam Hasry tidak logis. “Saya kira ada etika politik. Tidak semestinya harus seluruhnya kami buka,” katanya.
Keinginan parpol gurem itu diduga terkait dengan adanya wacana sistem penetapan anggota dewan di daerah pemekaran berdasar sistem pergantian antar waktu (PAW).
“Jika sistim PAW yang diterapkan, maka tidak ada lagi peluang delegasi parpol tadi untuk mendudukkan perwakilannya partainya di lembaga rakyat nantinya. Nah, inilah yang mereka (koalisi parpol-red) khawatirkan,” papar Ketua KPUD, Suhari Pane, kepada Medan Bisnis, usai menerima delegasi.
Dia memerkirakan akan terjadi pergesekan-pergesekan politis di KPUD nantinya dalam penerapan sistem PAW. Pasalnya, pihak KPUD memiliki peluang untuk memanfaatkan kondisi tersebut.(MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: