Sidang Korupsi Dana Pilgubsu di Kabupaten Labuhanbatu

Persoalan proyek di Dinas KKBCS (Kependudukan Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil) Pemkab Labuhanbatu yang menggunakan dana pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara bantuan Pemprov Sumut, didakwa merugikan keuangan negera, mulai terkuak di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat.
Lelang/tender dan penandatanganan berita acara proyek pengadaan formulir pemilih kode F1.01 (pemutakhiran data pemilih) Pilgubsu, dilaksanakan bulan Oktober 2007 setelah pekerjaan dimaksud selesai diperbanyak pihak kecamatan.
Hal itu diungkapkan 2 saksi PNS Dinas KKBCS Pemkab Labuhanbatu, Hj Nilawaty dan Bolian (46) selaku ketua panitia lelang pengadaan formulir F1.01, ketika diperiksa sebagai saksi, Senin (31/8), di persidangan PN Rantauprapat yang dipimpin Ketua majelis hakim Elyta Ras Ginting SH LLM, hakim anggota Syahru Rizal SH dan Imelda SH dengan Jaksa penuntut umum (JPU) Ramli Damanik SH.
Kedua saksi atas perkara terdakwa SS SH MM (43) dan Drs BH (54) yang didampingi penasihat hukum R Sujoko SH dan Edward SH, menyebut lelang setelah pekerjaan selesai dilakukan pihak kecamatan, atas perintah Kepala Dinas KKBCS Drs Rajo Makmur Siregar.
“Lelang proyek dilakukan setelah bulan Oktober, sedangkan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh pelaksana pemutakhiran data pemilih Pilgubsu pada tahun 2007, atas instruksi Kepala Dinas Catatan Sipil Rajo Makmur Siregar,” kata Bolian.
Bolian menambahkan, pelaksanaan pendataan dan penggandaan Formulir (F1.01) dilakukan di masing-masing kecamatan dan kelurahan/desa, bukan rekanan pemborong.
Alasannya, jelas dia, semata-mata agar dana yang telah dianggarkan Pemprov Sumut sebesar Rp987.157.000 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Labuhanbatu.
“Atas instruksi Gubernur Sumut, pelaksanaan pendataan harus sudah selesai bulan Oktober tahun 2007 dan penandatanganan BA dilakukan agar dana dapat dicairkan,” ujar saksi Hj Nilawati (46) selaku Kasubag Dinas Catatan Sipil, yang diperiksa secara terpisah.
Menjawab pertanyaan penasihat hukum kedua terdakwa, R Sujoko SH dan Edward Sagala SH, saksi Hj Nilawati mengatakan, karena itu instruksi gubernur, maka timbul kebijakan untuk mengerjakan pendataan pemilih terlebih dahulu.
“Sebab, dana yang disalurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhanbatu untuk pendataan pemilih Pilgubsu telah dimasukan ke kas daerah di APBD, sehingga dana baru dapat dicairkan setelah penetapan APBD oleh DPRD. Pada masa itu, penetapan APBD dilakukan di bulan Desember,” papar Hj Nilawaty di persidangan.
Seusai sidang, JPU Ramli Damanik SH menjawab wartawan, mengatakan sekarang status Rajo Makmur Siregar mantan Kepala Dinas KKBCS Labuhanbatu selaku pemberi instruksi pelaksanaan lelang fiktif, adalah tersangka I (satu).
“Sekarang Rajo Makmur Siregar telah menjadi tersangka tahap satu, bila sudah menjadi tersangka tahap dua, dia baru bisa ditahan, tetapi terserah jaksa penyidik. Kita lihat saja prosesnya,” tegas Ramli Damanik.
Dua anggota Rajo Makmur, terdakwa SS SH MM (43) dan Drs BH (54) dipersalahkan merugikan keuangan negera sebesar Rp208.164.939 dari Rp987.157.000 dana talangan Pemprosu untuk suksesi pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut di Labuhanbatu.

Namun, sampai kini, berkas perkara Rajo Makmur belum dilimpahkan JPU ke pengadilan. (S25/m)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: