Fraksi DPRD Setujui LPj Bupati Labuhanbatu 2008, Fraksi Demokrat Soroti “Borok” Pemkab

Pendapat akhir seluruh fraksi DPRD Labuhanbatu pada sidang paripurna menyetujui Laporan pertanggungjawaban (LPj) Nota Keuangan Ranperda atas pelaksanaan APBD Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008, namun Fraksi Demokrat menyarankan apabila terdapat tindak pidana atas keluarnya SK bupati diserahkan kepada pihak berwenang.
Sidang paripurna DPRD Labuhanbatu, Kamis (3/9) siang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Zainal Harahap itu berjalan lancar, meski Fraksi Demokrat menyorot tajam beberapa “borok” Pemkab Labuhanbatu.
Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Supeno Hariadi mengatakan, meski menyetujui anggaran 2008 yang diteruskan pekerjaannya tahun anggaran 2009 secara administrasi merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

“Sedangkan apakah ada tindak pidana akibat dari surat keputusan tersebut kami serahkan kepada pejabat berwenang,” katanya.
Pendapat Fraksi PPP dibacakan Fatulmach menyampaikan, pihaknya menyetujui LKPj Nota Keuangan Ranperda pertangungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 dengan catatan sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan.
Fraksi PPP dalam sarannya menyoroti persoalan sejumlah kegiatan proyek tahun 2008 yang belum selesai, bahkan terdapat kegiatan proyek tahun sebelumnya yakni tahun anggaran 2007 yang belum selesai pengerjaannya. “Kami minta dengan sangat kepada Pemkab dan instansi terkait untuk menyelesaikannya pada tahun anggaran sedang berjalan (2009),” kata Fatulmach.
Untuk itu Fraksi PPP meminta supaya pembangunan setiap tahunnya dikaji lebih matang, profesional dan efisien serta tetap berkoordinasi dengan instansi yang lain, sebagai contoh yang nyata, proyek jalan raya Sigambal, Bandardurian dan lainnya.
Sementara Fraksi PDIP yang semula getol menyoroti pada pandangan umum fraksi terkait persoalan penggunaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2008, Pemkab hanya mampu menyerap anggaran belanja sebesar 74,61 persen dari jumlah yang direncanakan, tidak lagi menyinggung apa yang disoroti sebelumnya.
Dahlan Bukhori dalam sidang paripurna tanggapan akhir fraksi mengatakan PDIP menyetujui Laporan pertanggungjawaban (LPj) Nota Keuangan Ranperda atas pelaksanaan APBD Labuhanbatu tahun anggaran 2008 dengan catatan sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. (S18/q)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: