Pembahasan Sengketa Tanah Petani dengan PT UMW Labuhanbatu Alot

Sengketa lahan antara masyarakat dan kelompok tani Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dan Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan (Labusel), dengan PT Umbul Mas Wisesa (UMW), dibicarakan di kantor bupati Pemkab Labuhanbatu, Rabu (2/9).
Pembahasannya berlangsung alot. Pertemuan itu juga molor setengah jam dari waktu yang dijadwalkan sebelumnya sesuai surat undangan.
Pukul 11.30 WIB, pertemuan yang dihadiri masyarakat pemilik tanah dan manajemen PT UMW baru dimulai dan dipimpin Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto sebagai Ketua Tim 9 (Sengketa Tanah) didampingi Asisten (I) Tata Praja Drs Karlos Siahaan MSi, Kabag Pemerintahan Hamzah Rambe SH, Kabag Pertanahan Ali Sakti Sormin SE dan perwakilan Pemkab Labusel.
Manajer PT UMW, Ir Timbul Sinaga mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya akan menyelesaikan persoalan apapun di lapangan sebagai ganti rugi atas lahan yang mereka klaim seluas 6000 hektare.
”Tetapi dalam hal kebijakan, saya tidak bisa memutuskan setiap persoalan yang timbul dalam pertemuan ini sebab saya masih punya pimpinan,” ujarnya.
Wabup H Sudarwanto heran mendengar penjelasan manajer PT UMW. ”Kok yang dituntut perusahaan 6000 hektare, kenapa ganti rugi juga seluas 6000 hektare. Macam mana pula persoalan sengketa tanah ini? Maunya kita bicara sesuai dengan data,” ungkap H Sudarwanto.
Menurut Wabup, hasil survei pendataan di lapangan, kemarin, lokasi lahan petani yang terletak di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah, ternyata ada beberapa titik diserobot perusahaan. Lahan itu, milik Paber Butarbutar seluas 9 hektare, Bimantoro yang kini diklaim perusahaan sebagai lokasi konservasi hutan seluas 150 hektare, H Suhardi Sitorus 70 hektare, Herman Simanjuntak dengan luas 25 hektare, Basir seluas 140 hektare, Pairin 12 hektare, H Endang 22,5 hektare dan Tony sekira 30 hektare.
Lahan masyarakat yang diduga diserobot PT UMW di Desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat, tambah Wabup, yaitu; milik Andi Ahun 100 hektare (bersertifikat), A Ciong 100 hektare, Kombes Drs Didit Prabowo SH SIK seluas 50 hektare, Sanusi 2 hektare, termasuk lahan Mahfud, Manahan, Imam Permana, Rudy dan Freddy Simangunsong.
Asisten Tata Praja Drs Karlos Siahaan menengarai areal PT UMW sebenarnya sesuai dengan yang diberikan seluas 6000 hektare, rencananya mau di-HGU-kan, namun harus disesuaikan dengan yang di lapangan.
”Apakah ada tanah warga yang diserobot perusahaan dan kena garis peta yang akan mau diusulkan? Jika ada harus diselesaikan perusahaan dengan petani difasilitasi tim sengketa tanah,” ujar Karlos, seraya menyebut, secara administrasi, lahan petani yang tidak masuk HGU perusahaan dipersilakan untuk dikelola masing-masing petani.
Khusus sengketa tanah yang berada di Desa Tanjung Mulia, yang kini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana ada petani yang tanahnya masuk dalam rencana HGU perusahaan, yaitu milik Andi Ahun seluas 16 hektare, TB Siahaan seluas 4,9 hektare, A Cio seluas 100 hektare, akan ditinjau kembali.
“Kita akan buat peta yang bersih sehingga masyarakat tidak dirugikan dan perusahaan pun tidak terganjal usulan HGU ke pusat. Sebab, tidak mungkin ada sertifikat dalam sertifikat yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.
Patok BPN untuk PT UMW, jelas Karlos, bukan menjadi tolok ukur hak milik, tetapi menunjukkan keberadaan izin lokasi yang diberikan Bupati Labuhanbatu.
Di akhir pertemuan, Tim Sengketa Tanah berencana menggelar pengukuran dan pendataan ulang lahan dalam waktu dekat bersama dengan petani dan manajemen PT UMW. (s25/d)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: