Pemkab Labusel terapkan SIAK

Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) mencanangkan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta berbasis Sistem Administrasi dan Informasi Kepedudukan (SIAK) di Balai Pertemuan Kantor Bupati Labusel.

Kepala Dinas Catatan Sipil Labusel, Amran Utheh, melaporkan, pelaksanaan program SIAK berdasarkan PP No.37 Tahun 2007. Kab Labusel tidak lagi memakai program Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK), tetapi langsung keprogram SIAK.

Amran menjelaskan, tadi malam,  perbedaan SIMDUK) dan SIAK. Program lama jangka waktu berlakunya KTP tiga tahun, sedangkan program baru berlaku lima tahun. Kemudian program lama KK dan KTP dimohonkan warga dan diketahui Kades/Lurah, kemudian warga langsung ke Dinas Kependudukan, dicetak dan ditanda tangani camat dengan tanda tangan scan. Ini artinya, camat dan Kadis Kependudukan tidak bisa mengawasi terbitnya KK dan KTP, tetapi dengan sistem SIAK ini tidak demikian. Dengan tandatangan tinta  basah dan stempel basah.

Pj Bupati Labusel, R Sabrina, mengatakan  agar penerbitan KK dan KTP kepada masyarakat Labusel dari segi biaya supaya  dipermudah. Selama ini, tegasnya, tepat waktu urusan KTP Rp10 ribu, dan tidak tepat waktu Rp20 ribu. Oleh karena itu, Labuhanbatu Selatan (Labusel) harus lebih rendah yakni tepat waktu: KTP Rp5 ribu sedangkan tidak tepat waktu Rp 10 ribu.

Bupati minta kepada masyarakat wajib KTP, akhir 2009 agar memiliki KTP Labusel. Labusel sudah memiliki kode wilayah tersendiri.

Diingatkan 2010 dilaksanakan Pilkada Labusel. Oleh itu seluruh masyarakat Labusel diimbau  untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan, tegasnya.

Pencanangan ini dihadiri seluruh Kades, camat dan Kadis/Jawatan masing- satuan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pencanangan SIAK ini ditandai dengan penekanan tombol printer, serta pemutaran film berdurasi 12 menit, mengenai mekanisme penerbitan KK dan KTP. (W)

Satu Tanggapan

  1. Saya tidak yakin sistem SIAK ini akan berjalan dengan baik, karena menurut saya dengan adanya sistem ini, uang masuk para pejabat makin berkurang, tapi kita sebagai masyarakat harus tetap memantau, agar tercipta pemerintahan yang bersih (good governance). selamat bekerja…..bravo

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: