KP3-APBD: Pemaksaan Pengesahan APBD Pelacuran Politik

Koalisi Partai Politik Peduli APBD (KP3- APBD) Labuhanbatu menilai, pengesahan APBD Labuhanbatu TA 2010 yang direncanakan sebelum Idul Fitri tahun ini sarat kepentingan dan merupakan pelacuran politik.
“Jika pihak eksekutif dan legislatif memaksakan pengesahan APBD Labuhanbatu menjadi peraturan daerah (perda), maka sama saja ada indikasi-indikasi kepentingan dan layaknya pelacuran politik dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat,” kata Juru Bicara KP3-APBD Marisi Hulises Hasibuan didampingi para rekannya di Labuhanbatu, Senin (7/9).
KP3-APBD menyatakan sikap agar menunda pengesahan APBD 2010, mengingat waktu yang singkat. “Jika disahkan, terindikasi kepentingan ekonomis bagi pengambil keputusan. Sehingga, kepentingan utama dikorbankan,” imbuhnya.
Selain itu, yang akan melakukan pengawasan APBD 2010 adalah anggota DPRD hasil pemilu 2009. Maka sangat logis pembahasan dan pengesahan Perda APBD 2010 dilakukan oleh dewan nantinya.
Mereka menilai pengesahan APBD 2010 jangan dijadikan alat politik menjelang Pilkada tahun 2010. Pasalnya, kata dia masih banyak pekerjaan rumah (PR) lainnya yang mau dibahas.

Contoh, proyek fisik tahun 2007 dan 2008 masih ada yang belum diselesaikan rekanan. Bahkan, SK bupati tentang perpanjangan pekerjaan, dinilai semua fraksi melanggar Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Lebih baik itu dulu yang diselesaikan,” tambah Marisi.
\Menanggapi hal ini, pihak Pemkab Labuhanbatu dan DPRD setempat membantahnya. Wakil Ketua DPRD dr Rizal Sani mengatakan, memungkinkan untuk dilakukan pembahasan R-APBD Tahun 2009. Memang diwacanakan, tetapi belum ada diputuskan didalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus).
“Kita belum membahasnya. Itu mesti melalui keputusan Panmus. Kondisi dan situasi saat ini tidak memungkinkan, kita baru mau membahas Perubahan APBD 2009 yang masih tanggungjawab kita. Bagaimana mungkin itu, paripurna tadi saja di skors akibat tidak kourum dan yakinlah tidak ada yang dipaksa-paksa di sini,” terang Rizal Sani.
Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto mengatakan hal yang sama. Untuk itu perlu peninjauan situasi dan kondisi sebagai bahan pertimbangan.
Menurutnya, belum pernah dibicarakan dan tidak perlu tergesa-gesa membahas R-APBD TA 2010. Sikap KP3-APBD akan dijadikan pertimbangan menyusun APBD 2010.
“Kita bangga dengan koalisi partai. Kita berniat agar APBD menyentuh kepentingan masyarakat sampai desa. Penyusunan APBD acuannya Undang-Undang. Namun, perlu peninjauan situasi dan kondisi untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jangan khawatir,” katanya.(MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: