DAS Bilah, Nasibmu Kini (Lingkungan Hidup Digerus Modernisasi)

Modernisasi memaksa terjadinya perusakan lingkungan dan eksploitasi kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang berlebihan. Misalnya saja, DAS Bilah di kabupaten Labuhanbatu, propinsi Sumatera Utara menjadi sasaran perusakan lingkungan hidup. Baik dengan aktivitas penambangan material pasir dan bebatuan, juga diduga sebagai pembuangan limbah rumah tangga dan industrial. Dibutuhkan kepedulian bersama untuk melestarikan kawasan dan bantaran sungai Bilah yang semakin memperihatinkan. Serta, penerapan sanksi berlaku terhadap pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

Bila dikatakan kota Rantauprapat sebagai jantungnya kabupaten Labuhanbatu. Maka, tak salahkiranya jika daerah aliran sungai (DAS) Bilah disebut sebagai ‘hatinya’ daerah itu. Sebab, selain masih dijadikan sebagai prasarana transportasi air guna mengangkut warga dan berbagai material hasil pertanian dan perkebunan dan berfungsi sebagai sumber kebutuhan air keseharian bagi warga kota Rantauprapat (terlepas baik tidaknya mutu produksi air bersih) oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bina Rantauprapat, sungai Bilah yang memanjang dari hulu hingga ke hilir, membelah wilayah Rantauprapat juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berfungsi vital bagi masyarakat nelayan tradisional dalam usaha penangkapan ikan.

DAS Bilah juga sumber eksploitasi sumber daya alam (SDA) galian C untuk bahan tambang pasir dan bebatuan. Namun, seiring kemajuan daerah dan laju pembangunan juga memiliki konsekwensi logis. Kondisi DAS Bilah, kian memprihatinkan. Apa lacur, modernisasi membawa dampak perubahan terstruktur terhadap DAS Bilah dan lingkungannya.

Selasa 26 Juli 2011 petang, penulis dan seorang rekan jurnalis ikut bersama rombongan staf Badan Pengendalian dampak Lingungan hidup Daerah (Bapedalda) Labuhanbatu. Perjalanan kali ini berniat menengok langsung kondisi kekinian yang terjadi di sepanjang DAS Bilah. Rute yang dilalui menyusuri Hulu sungai itu. Menggunakan perahu kayu bermotor sewaan milik warga setempat, perahu seakan menari diriak gelombang air. Meski mengalami penyusutan debit yang relative besar dampak kemarau yang melanda daerah itu, perahu yang dinakhodai Hasan perlahan menghantar rombongan menuju hulu sungai.

Panorama alam kawasan itu memang memiliki cerita tersendiri oleh warga dibantaran sungai. Berbagai titik memiliki kisah. Seperti halnya, pada lubuk Kura-kura. Disebut demikian karma keterdapatan batu berukuran relative besar dengan bentuk menyerupai hewan amphibi bercangkang tersebut. Namun, memasuki lokasi Batu Kodok (juga bebatuan berbentuk kodok kembar) kondisi air sudah mengalami perubahan. Terkesan berminyak dan keruh kecoklatan.

Tak jauh di hulunya, keterdapatan lokasi penambangan galian C. Kondisi ke hulu terus mengalami hal serupa seiring kian banyaknya ditemui lokasi-lokasi penambangan pasir dan kerikil yang ada. Baik ketika mendapati lokasi Batu Melintang yang konon disebut warga merupakan mitos perahu besar yang menjadi batu.

Takkurang dari enam titik yang menjadi lokasi perusahaan penambangan Galian C di DAS Bilah. Serta, masyarakat yang berprofesi sebagai penambang kerikil di DAS itu sebagai pemasok material bahan bangunan untuk Labuhanbatu, Labura dan Labusel. Bahkan, dikabarkan material endapan dasar di DAS Bilah itu juga dikirim hingga ke Propinsi Riau.

Memang, jika ditilik fungsi aktivitas perusahaan-perusahaan Galian C nya sebagai penyuplai material bahan bangunan, tentu tidak ada salahnya. Tapi, melihat secara dekat kondisi DAS Bilah yang terjadi dampak bisnis ‘penggeseran bumi’ itu, tentu kontras terlihat. Berbagai penilaian akan berseliweran dalam syaraf menyaksikan fenomena yang terjadi. Pengerukan dan Pengecilan badan sungai sangat mengkhawatirkan.

Di tiap-tiap lokasi penambangan galian C terlihat mempergunakan mesin pengeruk tanah becho, masing-masing sedikitnya dua unit. Beratus bahkan ribuan meter kubik material pasar dan kerikil didaratkan perharinya dari DAS Bilah.

Uniknya dan ironis, alat berat itu dipaksa untuk melakukan pengerukan, sembari pembendungan arus sungai. Bahkan, bendungan bukan hanya di bantaran sungai. Tapi, hingga ke tengah DAS. Pengerukan yang dilakukan tentu saja memiliki dampak terhadap ekosistem dan khususnya biota air. Juga, selain mengancam kelestarian lingkungan hidup, aktivitas tersebut juga berkonsekwensi terhadap tidak terkontrolnya lagi arus dan kedalaman air. Tentu saja, dibeberapa titik terjadi pendalaman namun di lokasi lain terjadi pendangkalan. Ini tentu menyulitkan bagi para warga yang masih melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi air. Misalnya saja, penulis dan rombongan. Kondisi kekinian yang terjadi, terkesan menyebabkan hilangnya kendali navigasi yang dimiliki nakhoda perahu.

Hasan, nakhoda perahu itu, kerap memerintahkan dua orang ABK nya untuk terjun ke arus sungai guna membantu mendorong perahu yang terjebak. Baling-baling motor perahu tersebut kandas dibebatuan. Dan tentu saja, mengakibatkan laju perahu menjadi tersendat.

Pemikiran dan kontribusi kepedulian saatnya diharap untuk melakukan analisa dampak lingkungan yang kini terjadi di DAS Bilah. Baik dalam hal mengantisipasi efek negative yang terjadi dampak kegiatan dan aktivitas perusahaan penambang Galian C, serta buangan limbah rumah tangga dan industri.

Limbah Cemari DAS Bilah

Perjalanan menyusuri hulu DAS Bilah memakan waktu takkurang dari 3 jam. Sesampai di kawasan Bukit Tanjung Medan, rombongan memilih merapatkan perahu bermotor ke tepian sungai. Para ABK menambatkan perahu dengan mengikat simpul tali ke akar sebatang pepohonan, agar perahu tidak hanyut terseret air.

Mendapati anak sungai yang mengalirkan air berwarna kecoklatan dan berbeda dengan air yang ada pada anak-anak sungai lainnya, serta beraroma yang tajam, rombongan menyusuri anak sungai dibalik semak belukar tersebut.

Takkurang dari seratus meter rombongan bertemu dengan salahseorang warga sekitar. Sebut saja, Rahmad. Dia menyambut kedatangan rombongan dan mengetahui betul tujuan para staf yang berpakaian resmi PNS dari Bapedalda.

Tentu saja, banyak informasi penting didapat darinya. Bahkan, kata dia, yang kerap dilakukan untuk jadwal pembuangan limbah adalah sekira jam 19.00 wib hingga ke jam 03.00 dini hari. Alasannya, itu waktu yang tidak terpantau. “Selambatnya mesti hingga jam 3. Sebab, pagi hari sekitar jam 07.00 wib mesin penyedot air milik PDAM Tirta Bina di Hilir Sungai Bilah akan dioperasikan. Jadi, pembuangan limbah mesti dihentikan 4 jam sebelum mesin itu dinyalakan,” ucapnya.

Dia menyebutkan, dari anak sungai tersebut kerap mengalir air kecoklatan dan kala waktu tertentu berwarna kehitaman dengan aroma yang menyegat. Diduga, cairan tersebut merupakan limbah cair dari salahsatu industri pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) PT S yang keberadaannya tidak jauh dari lokasi itu. Dicurigai, alur aliran air anak sungai itu itu merupakan saluran pembuangan limbah cair pabrik.

Kian penasaran, rombongan terus menyusuri hulu anak sungai itu. Mencapai jarak 300 meter ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT S, rombongan juga menemukan pipa berdiameter 10 centimeter yang mengalami kebocoran dengan mengeluarkan cairan kepekatan. Diduga pipa tersebut, merupakan instalasi pembuangan limbah (IPAL) milik perusahaan itu.

Masuknya rombongan ke wilayah itu, ternyata terdeteksi oleh pihak manajemen perusahaan. Sebuah mobil berpenumpang empat orang membawa staf perusahaan. Seorang diantaranya, Sugianto yang kemudian diketahui sebagai Humas perusahaan PT S.

Bersama mereka, rombongan lalu dibawa melihat kondisi yang ada. Menyusuri lokasi-lokasi IPAL milik perusahaan itu yang berada dibalik bebukitan. Didalam empat kolam/ bak penampungan yang relative berukuran besar, Sugianto menyebut dan menyangkal perusahaan itu tidak pernah melakukan pembuangan limbah ke luar lingkungan dan areal perkebunan. Konon halnya, ke DAS Bilah.

Kabar tak enak yang sering menyebutkan perusahaan itu mengalami kebocoran IPAL dan mencemari lingkungan sekitar, terlebih lagi mencemari perairan DAS Bilah, ternyata mendapat respon dari Pemerintahan setempat. Pemkab Labuhanbatu dikabarkan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT S bila terbukti membuang limbah cair ke sungai Bilah. Pasalnya, akibat limbah tersebut bisa berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ada.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Labuhanbatu Romiduk Sitompul mengatakan, terkait dengan temuan DPRD PKS PT S yang ditengarai membuang limbah cair ke Sungai Bilah Rantauprapat, pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi. “Kalau memang perusahaan itu membuang limbah ke sungai, kita akan melakukan teguran peringatan pertama untuk diperbaiki kebocoran yang terjadi. Lalu teguran kedua II dan ke III dank e IV. Kalau teguran ini tidak diindahkan sampai teguran ke IV maka persoalan ini akan diajukan ke penyidik kepolisian,” kata Romiduk.

Menurutnya, perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan pemerintah daerah sampai teguran ke IV, maka teguran I hingga ke III akan menjadi bukti-bukti bagi penyidik kepolisian untuk melanjutkan sanksi pemidanaan. “Dan ini berat ancamannya. Memang ancaman sampai proses ini belum pernah terjadi. Maunya saya sih, sampai ke proses sanksi pemidanaan. Kalau misalnya sanksi peringatan pertama itu sungai tercemar yang mengakibatkan ikan mati, padi masyarakat juga mati maka harus direhabilitasi semua kerusakan yang terjadi,” bebernya.

Selain penerapan sanksi dari pemerintah, juga ada kententuan dari badan yang memantau produk Pabrik Minyak Sawit yakni, RSPO dan ISO14000. Perusahan PKS harus dapat memenuhi Prinsip dan Kriteria yang ditetapkan RSPO untuk produksi minyak sawit termasuk masalah penanganan limbah PKS. “Ketentuan. RSPO ISO 14000 inilah kesepakatan dan syarat dalam pengelolaan PKS yang harus bisa menjamin lingkungan tidak rusak tapi harus berkesinambungan dan lestari. Kalau perusahaan PKS tidak mengindahkan RSPO, minyak sawit yang dihasilkan PKS tidak laku dijual dipasar eropah,” tutur Romiduk.

Dia mengatakan, limbah PKS PT S yang memakai proses land aflication sering terindikasi limbahnya bocor hingga meluber sampai ke arus Sungai Bilah Rantauprapat. Pasalanya, ada kemungkinan limbah yang bocor itu digunakan sebagai pupuk untuk lahan sawit yang ada disekitar pabrik. “Yang menjadi masalah sekarang, limbah yang mungkin dijadikan sebagai pupuk itu sampai ke sungai,” ujarnya.

Sementara ketua Komisi D DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori mengatakan, pihaknya telah membuat surat pemanggilan terhadap pimpinan perusahaan PKS PT Siringo-ringo untuk mempertanyakan persoalan limbah yang bocor sampai ke Sungai Bilah. “Surat pemanggilan kepada Pimpinan PT S sudah siap kita buat, tinggal mengirimkannya saja. Mungkin beberapa hari ini akan kita adakan pertemuan, tapi karena sekarang lagi membahas LKPJ belum bisa sekarang,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Sejumlah anggota DPRD Labuhanbatu memergoki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT S mengalirkan limbah cair yang bermuara ke Sungai Bilah Rantauprapat, Jumat (23/7) lalu. Dewan pun mendesak pihak berkompeten segera memberi sanksi tegas.Anggota Komisi D DPRD Labuhanbatu Ahmad Jaiz Rambe mengatakan, dia bersama rekannya menemukan pembuangan limbah cair yang dilakukan pihak perusahaan PKS PT S sampai alurnya ke Sungai Bilah Rantauprapat.

Pesisir Labuhanbatu Butuh Pengembangan

Terisolir. Minimnya kwalitas infrastruktur jalan darat menjadi dosa bersama terhadap penyebab lambannya geliat pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Labuhanbatu, propinsi Sumatera Utara. Dan, seakan terpuruk laksana jalan di tempat. Masyarakat selalu mimpi tentang tersedianya jalan darat yang menjadi urat nadi penghubung mereka ke dunia luar. Dinantikan, perhatian pemerintah memberi secercah kepedulian pada kondisi masyarakat yang mendambakan pemerataan ‘kue pembangunan’ yang adil bagi pesisir pantai Labuhanbatu.

Jumat (22/7) pagi. Cuaca masih berkabut. Di komplek perkantoran perusahaan swasta dan pemerintahan serta halaman sekolah-sekolah, tampak para karyawan, PNS dan peserta didik tengah senam pagi. Gerakannya tak jauh beda dengan tarian kupu-kupu putih yang terbang menghinggapi kembang di taman dalam menyongsong pagi.

Di beberapa areal perkebunan karet dan kelapa sawit, para karyawan pemanen tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit dan penderes getah, beraktivitas mengalahkan malasnya burung-burung balam dan merbuk yang masih menggelayut di temali kabel listrik.

Rute perjalanan pagi itu, adalah mengunjungi Desa Sei Siarti di kecamatan Panai Tengah, Labuhanbatu. Bersama seorang rekan jurnalis, dengan mengenderai sepedamotor, rencana awal ingin menyusuri dusun-dusun di wilayah itu. Khususnya, dusun Milano yang konon merupakan daerah terisolir di wilayah pesisir Labuhanbatu. Terlebih lagi, di daerah itu keterdapatan tonggak dan bangunan yang dahulunya berbentuk dermaga. Serta, alkisah asalmuasal adanya nama Pelabuhan Batu yang akhirnya dijadikan nama Kabupaten beribukotakan Rantauprapat.

Tak gampang menuju daerah itu. Badan jalan yang hanya mendapatkan pengerasan sekadarnya itu, membuktikan infrastruktur prasarana jalan darat disana dengan kondisi masih memprihatinkan. Terindikasi luput dari perhatian pemerintah setempat. Jalan darat penghubung antar wilayah di kecamatan itu sebagai urat nadi transportasi banyak belum tersentuh pembangunan.

Pun seberkah bukti menetesnya arus modernisasi adalah masuknya fasilitas penerangan listrik milik PLN. Namun, dikondisi tanah berstektur gambut, tiang-tiang listrik yang terpancang kebanyakan berdiri dengan kemiringan-kemiringan yang nyaris tumbang.

Di penghujung jalan itu setelah memasuki gerbang dan melalui pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan swasta PT Cisadane Sawit Raya (CSR), jalanan mentok di sebuah dermaga bernama Buluh Tolang. Perjalanan selanjutnya, mesti memanfaatkan fasilitas perahu bermotor milik warga setempat untuk menyeberani daerah aliran sungai (DAS) Barumun.

Namun, sesaat menunggu penumpang lain yang juga akan dihantar ke seberang, penulis bertemu dengan sesosok pria paruh baya. Perawakannya cukup berpendidikan dengan mengenakan pola pakaian tidak menyerupai warga setempat. Sembari menyeruput segelas the hangat yang dipesannya kepada pemilik warung, pria tersebut menyapa penulis dan rekan lainnya. Kontak komunikasi dilakukan. Setelah itu, pria yang kemudian diketahui bernama Sahat Simangunsong (48) merupakan seorang kepala sekolah di SD Swasta di wilayah itu.

Dia cukup faham kelelahan penulis dan rekan setelah melalui jalanan milik perkebunan tersebut. Sejauh takkurang dari 25 kilometer dengan kondisi jalanan yang hanya mendapat pengerasan ala kadarnya. Bahkan, dibeberapa titik kondisi memprihatinkan, memaksa shockbreaker sepedamotor mesti lebih berkontraksi. “Lumayan parah jalanannya, ya,” ucapnya memulai pembicaraan dengan penulis.

Katanya, kondisi itu, katanya jika musim kemarau akan dipenuhi debu yang berterbangan dan dimusim penghujan badan jalan dipenuhi lumpur. Memang, aku dia, dominant jalanan yang dilalui itu adalah milik perkebunan swasta. Dan, kondisi yang ada relative lama ditanggungkan warga.

Titik terparah lainnya, aku dia, adalah jalan yang menembus Desa Sei Siarti, Panai Tengah menuju Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan. Meskipun diharap sebagai jalan pintas penghubung kecamatan Panai tengah dan sekitarnya ke Labusel, namun warga mesti ekstra hati-hati ketika melaluinya. Sebab, jalanan hanya ‘beraspalkan’ tanah liat putih. “Masih jalan perkampungan dan melalui areal perkebunan warga,” ucap Simangunsong .

Pembukaan dan peningkatan kualitas perkerasan badan jalan yang mampu menghubungkan antar wilayah di kawasan itu, sangat didambakan warga. Alasannya, akan mempermudah akses transportasi warga ketika mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Sehingga, biaya yang dikeluarkan warga dapat ditekan seminimalnya.

Selama ini, kata dia, warga hanya dapat mengandalkan transportasi air. Dan tentu saja, dengan ongkos yang lumayan tinggi.

Menurutnya, ada beberapa lokasi yang ideal untuk dilakukan peningkatan kwalitas jalan darat di daerah itu. Dan, menjadi penghubung antar kabupaten. Sebab, menjadi jalan penghubung antara kabupaten Labuhanbatu ke Labuhanbatu Selatan. Dan, dari Labuhanbatu Utara menuju Kecamatan Bilah Hilir, di Labuhanbatu. “Ya, jalan-jalan tersebut mampu menghubungkan antar kabupaten. Sangat keharusan saatnya untuk meningkatkan mutu dan kwalitas badan jalannya,” ucap dia.

Di daerah Desa Sijawi-jawi, Bilah hilir menuju Kampung Mesjid, Labura, kawasan itu dahulunya merupakan sentra penghasil padi dan gabah varietas kuku Balam dan Ramos. Namun, berpuluh tahun masyarakat petani sawah disana kesulitan dalam membawa hasil pertaniannya. Sehingga, rentan menjadi ‘korban’ para tengkulak. Tentu saja, minimnya ketersediaan infrastruktur jalan darat, menyebabkan penjualan hasil petanian disana tidak tertata secara baik.

—————————–

Pembangunan Terpadu Kawasan Pantai

Potensialitas dan strategisnya daerah Labuhanbatu yang dijuluki daerah ‘pedro dollar’ ini, memiliki prospek pengembangan skala nasional di propinsi Sumut. Sebagai koridor jalan lintas timur (Jalintim).

Untuk mengakomodasi rencana pengembangan itu, dibutuhkan adanya persiapan wilayah dengan intensitas memadai dan ketersediaan fasilitas pendukung. Khususnya, sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Sebenarnya, ketika Sumatera Utara dipimpin oleh alm Raja Inal Siregar dan Labuhanbatu ketika itu masih daulat dalam satu wilayah kabupaten (Pra pemekaran menjadi Labuhanbatu, Labusel dan Labura), dan Labuhanbatu masih dipimpin bupati HT Milwan, rencana investor luar negeri sempat dikabarkan ingin menanamkan modalnya ke Labuhanbatu, khususnya pesisir pantai setempat. Yakni, pembangunan kawasan Tanjung sarang Elang (TSE) di kecamatan Panai Tengah menjadi pelabuhan perdagangan (trade port).

Itu, disusul adanya penandatanganan memory of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Gubsu dan Bupati Labuhanbatu dengan para investor dari Malaysia. Masing-masing Executive Director SSC Comodities SD BHD Raja Abdul Razak bin Baharuddin dan Chairman Integrax Berhard, Harun Rosip. Itu, pada tahun 2004 lalu.

Digadang-gadang, para investor tersebut diberi kewenangan dengan memberi keizinan melakukan study kelayakan membuat rencana pembangunan pelabuhan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dalam pengelolaannya.

Terlepas dari tidak terdengarnya kembali lanjutan pembangunan pelabuhan itu, namun kawasan pesisir pantai Labuhanbatu yang sebelumnya samasekali tidak menerima pemerataan pembangunan, kondisinya sedkit berubah. Tercatat, ditahun itu, terjadi upaya peningkatan pembangunan infrastruktur prasarana jalan darat, walau belum maksimal.

Sebagai sarana dan fasilitas pendukung rencana pembangunan kawasan pesisir Labuhanbatu secara terpadu, direncanakan pembangunan infrastruktur jalan darat yang memadai dengan upaya pengaspalan jalan hotmix di lima kecamatan. Masing-masing dari Desa Sei Siarti kecamatan Panai tengah, tembus ke kecamatan Tanjung Medan, Labuhanbatu Selatan. Jalan Sei Pinang kecamatan Panai Tengah menuju Desa Asam Jawa, kecamatan Torgamba, Labusel dan Desa Perkebunan HSJ di kecamatan Bilah Hilir menuju Desa Kampung Mesjid, kecamatan Kualuh Hilir, Labuhanbatu Utara.

Sepantasnyalah, wacana rencana peningkatan mutu jalan itu kembali dibahas dan digagas untuk direalisasikan. Tujuan utamanya, untuk membuka daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Sinergi dan kebersamaan ketiga pimpinan daerah disana (Labuhanbatu, Labura dan Labusel) sudah saatnya dinanti.

Komitmen bersama untuk mensejahterakan masyarakat, tidak hanya mimpi bagi warga yang terbelakang di daerah tersebut. Dan, sebagai jawaban sisi positif pemekaran Labuhanbatu yang dahulunya diharapkan mampu memeratakan pelayanan public dan pemerataan pembangunan.

—————–
Bilah Hilir, Butuhkan Pembukaan Kota Satelit

Pengembangan kecamatan Bilah Hilir, Labuhanbatu membutuhkan pembukaan akses kawasan baru. Bahkan idealnya, dengan membangun jalan-jalan yang mampu menembus dan mengatasi daerah terisolir di daerah itu.

“Ya, salahsatu solusi dengan membuka akses kawasan baru,” ujar Jumirin, warga Bilah Hilir Jumat kemarin.

Ditambahkannya, hal itu dapat dilakukan dengan membuka akses jalan baru di kawasan itu. Yakni, mulai dari Simpang PT Bilah menuju PT Daya Labuhan Indah (DLI) Wonosari. Selanjutnya tembus ke kawasan PT Cisadane Sawit Raya (CSR) menuju kawasan PTPN4 A Jamu. Dan, akses jalan menuju Sei Rakyat yang mampu menghubungkan ke Kecamatan Panai Tengah, Labuhan Bilik hingga ke Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Jika itu dapat terealisasi, kata Jumirin, maka akan tercipta minimal 3 kota Satelit. Tentu saja, akunya selain kian mengembangkan wilayah pedalaman di kecamatan itu, juga semakin mempermudah akses transportasi dari dan ke Negeri Lama sebagai ibukota kecamatan Bilah Hilir. “Bahkan, dapat menjadi akses jalan menuju Kabupaten Labusel,” paparnya.

Konseptual untuk itu, tambahnya dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang. Diantaranya, dengan pola jangka menengah, yakni dalam 10 tahun ke depan guna pelepasan dan upaya ganti rugi lahan-lahan masyarakat dan perkebunan yang terkena proyek tersebut. Selanjutnya, jangka panjangnya membangun dan meningkatkan mutu infrastruktur jalan darat di kawasan itu. “Ya, jangka menengahnya 10 tahun kedepan mesti upaya pembebasan lahan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dinamika ditengah masyarakat setempat kian berwarna pasca beredarnya rencana pemekaran wilayah Kabupaten Labuhanbatu menjadi 2 wilayah. Diantaranya, meningkatkan status Labuhanbatu menjadi Kotamadya. Sementara, untuk pesisir yakni, di 3 kecamatan Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir menjadi kabupaten Labuhanbatu. “Opini itu menjadi wacana ditengah masyarakat,” paparnya.

Sesuai wacana yang berkembang, rencana pemekaran wilayah, khususnya menjadikan wilayah pesisir sebagai Kabupaten Labuhanbatu dengan rencana menjadikan Negeri Lama sebagai Ibukota Labuhanbatu. Memang, menurut sejarah berdirinya kabupaten Labuhanbatu, asal kata daerah itu sendiri berawal dari adanya Pelabuhan Batu di kawasan Panai Tengah. Dokumentasi daerah yang ada menyatakan itu berasal dari adanya tempat penyandaran kapal-kapal yang berlabuh ketika itu. Dan, sejak itu Pelabuhan Batu lebih akrab disebut sebagai Labuhanbatu.